Wartadaerah.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan sebagian besar wilayah Indonesia akan menerima curah hujan tahunan antara 1.500 hingga 4.000 milimeter pada tahun 2026. Secara umum, sifat hujan diperkirakan berada dalam kategori Normal, mendekati rata-rata klimatologis periode 1991–2020.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, dalam jumpa pers Climate Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (23/12/2025). menjelaskan bahwa kondisi ini mencerminkan stabilitas iklim nasional. Hal tersebut seiring melemahnya anomali iklim global dan masuknya fase netral pada dinamika laut.
Meski berada dalam kondisi normal, Ardhasena menekankan perlunya langkah antisipatif karena variabilitas iklim tetap berpotensi terjadi di tingkat regional maupun lokal.
Pola Hujan Bulanan 2026
BMKG memprakirakan distribusi hujan sepanjang 2026 berlangsung sebagai berikut:
1. Januari–April: Curah hujan menengah hingga tinggi, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
2. Mei–Juni: Masa peralihan menuju musim kemarau.
3. Juli–September: Puncak musim kemarau dengan potensi hujan sangat rendah di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
4. November–Desember: Awal musim hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi di sejumlah wilayah.
Terkait hal itu, BMKG mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap pola hujan bulanan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan aktivitas masyarakat.
Wilayah dengan curah hujan di atas normal diminta memastikan kesiapan saluran irigasi serta pengendalian genangan agar terhindar dari gagal panen, dan wilayah dengan curah hujan di bawah normal disarankan menyesuaikan pola tanam, memperkuat manajemen air, dan menggunakan varietas tanaman tahan kekeringan.
Selain itu, kondisi iklim yang relatif lebih kering dibandingkan 2025 dinilai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi panen dan distribusi, khususnya pada komoditas kelapa sawit, tebu, dan tembakau.
Iklim yang cenderung normal juga diperkirakan membantu menekan risiko penurunan kualitas udara, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan. “Informasi iklim harus terus dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan agar potensi risiko dapat ditekan dan peluang dapat dioptimalkan,” tutup Ardhasena. (red)
