Penanganan Bencana Gunung Merapi BNPB Bantu Rp4 Miliar

Yogyakarta, wartadaerah.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan Rp4 miliar untuk penanganan bencana meletusnya Gunung Merapi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

“Kami hari ini memberikan bantuan Rp1 miliar pada setiap kabupaten. Di sini terdapat satu kabupaten dari DIY, sisanya tiga kabulaten dari Jawa Tengah,” kata Kepala BNPB Doni Monardo saat berkunjung ke Kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, Kamis.

Empat kabupaten yang mendapat bantuan itu, yakni Kabupaten Sleman di DIY, kemudian Kabupaten Klaten, Magelang, serta Boyolali di Jawa Tengah.

Selain bantuan dana, menurut Doni, BNPB juga akan menempatkan satu unit helikopter yang nantinya dapat digunakan oleh Pemerintah DIY dan Jateng untuk menfantisipasi berbagai hal yang berhubungan dengan kegunungapian.

Kehadiran BNPB di DIY dan Jateng merupakan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk memastikan berbagai upaya antisipasi menghadapi bencana letusan Gunung Merapi yang diperkirakan akan berdampak terhadap warga di sebagian wilayah DIY dan Jateng.

“Bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga semua rencana-rencana yang berhubungan dengan antisipasi erupsi Gunung Merapi harus kami lakukan sebaik mungkin agar mengurangi risiko korban jiwa, termasuk kerugian harta benda,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait, di antaranya mengenai penerapan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19.

“Mengingat status kita masih COVID-19, maka yang menjadi prioritas adalah mengikuti sistem pengungsian yang berbasis kepada protokol kesehatan dan kami sudah menyampaikan pesan-pesan kepada seluruh daerah agar memberikan prioritas kepada kelompok rentan yang usia lanjut punya komorbid, difabel, ibu hamil, dan balita,” kata dia.

Selain itu, ia juga meminta pemda mendesain barak pengungsian seaman dan senyaman mungkin untuk penghuninya, termasuk memastikan logistik, obat-obatan, fasilitas kesehatan, sanitasi, dan ketersediaan air bersih.

“BPPTKG saya harapkan setiap hari bisa melakukan berbagai evaluasi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat,” kata dia.(Ant)