Bekasi – wartadaerah.com | Terkait Lambannya Pendistribusian dan Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Pasca Pemberlakuan PSBB di Kabupaten Bekasi. Lembaga Monitoring Pembangunan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Indonesia ( LMP2SDMI) menyayangkan Sikap Pemkab Bekasi yang dianggap Kurang Respon Terhadap Keluhan masyarakat. Hal itu diungkapkan Leo Butar Butar Ketua Lembaga Monitoring Pembangunan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Indonesia ( LMP2SDMI) kepada wartadaerah.com. Minggu (26/4).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Saat Ini lebih memfokuskan masalah penanganan pangan masyarakat lewat dapur umum, padahal menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dapur umum atau nasi bungkus diberlakukan pilihan terakhir apabila masih ada masyarakat yang belum terdata mendapatkan bantuan.
“Pemkab hanya menjanjikan tanpa diketahui kapan bantuan itu di realisasikan,dan hanya omong doang alias Omdo” papar Leo.
Dijelaskannya, Pemkab Bekasi telah menetapkan 6 Kecamatan yang masuk Zona Merah penyebaran virus covid-19, dan perlu ada perhatian khusus bantuan pasca pemberlakuan PSBB,Tapi sampai saat ini bantuan belum kunjung turun, dimana masyarakat saat ini terancam bahaya kelaparan, ditengah situasi ekonomi sulit akibat wabah ini,
“Jangan permainkan masyarakat,apalagi situasi saat ini, jelaskan ke publik apa yang menjadi kendala, sebab ini situasional berarti berlaku undang undang darurat negara” ucapnya.
Ditegaskannya, Bupati jangan coba-coba memanfaatkan bantuan yang bersumber dari APBD untuk sesuatu dalam hal pencitraan, ini bisa mencederai kepercayaan publik terhadap kepuasan pemerintah saat ini, dengan memasang stiker Bupati di Sembako, kalau biaya pemasangan stiker itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menambah kuota masyarakat penerima Bantuan.
“Kami tetap memperhatikan setiap gerak-gerik atas kebijakan Pemkab Bekasi, karena anggaran penanganan covid-19 ini sangat besar” tutupnya. (Gun)
