Lamanya Penyelesaian Perkara Pidana Terdakwa Agus Sopyan, Humas PN Cikarang Katakan Sudah Sesuai SEMA No 1/2020

Bekasi – wartadaerah.com | Lamanya proses penyelesaian perkara pidana pemalsuan surat yang melibatkan terdakwa Agus Sopyan  dengan nomer perkara 135/Pid.B/ 2020/PN Cikarang yang perkaranya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, terdakwa Drs. Herman Sujito, M.Si dengan nomer perkara 134/Pid.B/2020/PN Cikarang yang perkaranya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, terdakwa Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun, terdakwa H. Mohammad Dagul Bin Rasim, terdakwa Agus Acep Bin Rasim, terdakwa Jaba Suyatna Bin Rasim dengan nomer perkara 133 /Pid.B/2020/PN Cikarang yang perkaranya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, terdakwa H. Amran (meninggal dunia), terdakwa H. M. Husni (meninggal dunia), dan salah satu terdakwa yang telah mengalami gangguan kejiwaan, Penuntut Umum mendakwa dalam surat dakwaan telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,  Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan salah satu nya Penyelesaian perkara pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)  PN Cikarang lama proses persidangan sudah berjalan selama  150 hari, sedangkan proses persidangan masih panjang dan masih ada persidangan agenda Tuntutan (requisitoir),  Pembelaan (pledoi), Replik dari Penuntut Umum, Duplik dan Putusan oleh Majlis Hakim. Humas  Pengadilan Negeri Cikarang Navis mengatakan kepada warta daerah belum lama ini, bahwa penyelesaian perkara sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomer 1 Tahun 2020.

Menurut Navis, memang dalam SEMA No 2 Tahun 2014 ada batasan waktu dalam penyelesaian perkara selama 5 bulan, namun selama pandemi covid 19 ini, Mahkamah Agung membuat Surat Edaran Nomer 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya, poin 2 huruf c disebutkan terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggang waktu tersebut dengan perintah ke panitera pengganti agar mencatatnya dalam berita acara sidang tentang keadaan luar biasa.

“SEMA No 1/2020 poin 2 huruf c memperbolehkan melampaui masa tenggang waktu”ucapnya.

Lanjut Navis, dalam SEMA No 1/2020, panitera pengganti akan membuat berita acara  Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara sampai tahapan yang sudah dijalankan di Pengadilan Negeri.

“Dalam pelaporan berita acara tersebut, PN melaporkan persidangan masih berjalan dan tahapannya sudah sampai tahap ini”terang Navis.

Perkara pidana dalam Pengadilan Negeri bukan antara penggugat atau tergugat, tapi sebagai terdakwa, dimana perkara pidana pemalsuan surat dengan terdakwa Agus Sopyan, terdakwa Hj. Melly Siti Fatimah Binti Kwok Thit Hiun, terdakwa H. Mohammad Dagul Bin Rasim, terdakwa Agus Acep Bin Rasim, terdakwa Jaba Suyatna Bin Rasim, Drs. Herman Sujito, M.Si yang perkaranya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah, dimana proses persidangan sudah masuk agenda pemeriksaan saksi, Pengadilan Negeri Cikarang berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara pidana ini.

“Pengadilan Negeri juga tidak mau kinerja dalam penyelesaian perkara dianggap tidak profesional oleh atasan, jika terjadi kelalaian dalam SOP penyelesaian perkara, pengadilan tinggi akan menegur PN, disamping itu Mahkamah Agung juga bisa memantau melalui SIPP”tandasnya.

Perkara pidana yang saat ini dalam proses  penyelesaian perkara  di Pengadilan Negeri Cikarang, mengacu pada realese berita Polda Metro Jaya bermula pada laporan di Polda Metro Jaya dengan nomor LP/2477/VII/2014/PMJ/ Direskrimum tertanggal 3 Juli 2014 dengan pelapor Lilis Suryani sebagai pemilih tanah yang sah berdasarkan SHM nomor 163 a.n. Lina berdasarkan AJB no 277/JB/BS/TR/VII/1992 tertanggal 20 Juli 1992 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Taruma Jaya Bambang Sulaksana. Tanggal 31 Desember 2011. Tersangka Dagul bersama dengan adiknya, tersangka Jaba Suyatna dan Agus Asep membuat Surat Kematian dan Keterangan Waris palsu dengan nama Alm. Raci yang disebut meninggal tahun 1973 dan tidak memiliki anak. Pada surat itu Raci disebut pemilik Girik C Nomor 315 atas nama Raci binti Marin dengan luas 7.720 m2. Dagul dan kawan-kawan dibantu oleh Barif, (staf Bagian Pemerintahan) menyiapkan sejumlah data, yakni Girik C 315 seolah-olah atas nama Raci, Surat Penguasaan Fisik dan Keternagan Tidak Sengketa dan surat lain terkait jual-beli tanah.

Polisi menemukan fakta lain, Raci tidak mempunyai tanah di Kampung Kebun Kelapa, Desa Segara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya dan ia meninggal pada tahun 2006 dan memiliki 5 orang anak. Surat palsu yang diajukan oleh Dagul dan kawan-kawan disahkan oleh Kepala Desa Segara Makmur saat itu Amran dan sekretarisnya Agus Sopyan. Mereka sebenarnya mengetahui bahwa surat yang Dagul bawa tidak benar.

Setelah dokumen siap, Dagul dan Melly Siti (pembeli) mendatangi rumah tersangka Jaba dan Agus Asep untuk meminta tanda tangan di Surat Keterangan Waris dan Surat Kuasa sebagai data pendukung untuk AJB. Ada satu orang lagi yang sebenarnya perlu bertanda tangan di surat palsu itu, yakni saudara Dagul, Jaba dan Asep, bernama Rosidin.

Rosidin saat itu berada di Maluku Tengah. Dagul yang meniru tanda tangan saudaranya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Itu disaksikan oleh kedua saudaranya: Jaba dan Agus dan calon pembeli Melly Siti. Melly Siti atas arahan Barif, meminta bantuan Syafii (staf Desa Segara Makmur untuk dibuatkan AJB yang ditandatangi oleh para tersangka sebagai penjual dan pembeli.

Sebagai saksi, AJB juga ditandatangani para tersangka, kecuali Rosidin (saudara Dagul, Jaba dan Asep, ‘bukan tersangka) yang berada di Maluku. Sekali lagi, tanpa persetujuan, Dagul meniru tanda tangan Rosidin untuk melengkapi ‘keabsahan’ AJB itu. Pada saat itu juga, Melly Siti selaku pembeli menyerahkan langsung uang sebesar Rp600 juta kepada Barif.

Barif kemudian memberi Dagul Rp100 juta. Dagul memberikan masing-masing Rp2,5 juta kepada adiknya: Jaba Suyatna dan Agus Asep. Barif juga memberikan sejumlah uang kepada Kades Segara Makmur Amran dan Sekdes Agus Sopyan.

Sekira Juni 2012, Melly (pembeli) bersama Awi Iskandar (adik Agus Sopyan) mendatangi kantor kecamatan dengan membawa AJB, BPHTB dan dokumen lain yang ternyata palsu. Melly ingin meminta tanda tangan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS). Ia bertemu tersangka Suhermansyah (staf kecamatan).

Suhermansyah mengetik nomor dan hari-tanggal transaksi. Bagan ‘nomor’ ia ketik 1368 sedangkan ‘hari-tanggal transaksi’ Jumat, 31 Desember 2011. Suhermansyah kemudian mendatangi rumah Camat Taruma Jaya saat itu Herman Sujito pada Juni 2012. Padahal, jabatan sebagai Camat Taruma Jaya Herman Sujito secara resmi digantikan Sofyan Hadi pada Mei 2011.

Polisi mendapat fakta lain, tanggal 31 Desember 2011 adalah hari Sabtu sedangkan buku register telah ditutup dengan tanda tangan Herman Sujito tertanggal 30 Desember 2011. Kemudian di luar tanggal itu ditemukan 163 AJB yang dibuat dan ditandatangani seolah-olah hari Jumat 31 Desember 2011, padahal 31 Desember adalah hari Sabtu. (Gun)