Pengamat : Ketua DPRD Bekasi Bisa Diberhentikan

Bekasi – wartadaerah.com | Klarifikasi tanggapan/bantahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi terkait kesepakatan yang tertuang dalam berita rapat fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 di Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor 170/970 – DPRD tertanggal 24 Juli 2020, bisa saja berujung terjadinya diberhentikannya jabatan Ketua DPRD dan adanya  perubahan unsur pimpinan DPRD Bekasi. Hal itu dikatakan Agus pengamat politik dikantornya kepada warta daerah. Selasa (4/8).

Surat klarifikasi bantahan tersebut telah menjadi konsumsi publik, pasalnya dalam rapat tersebut bukan hanya dihadiri petinggi Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bekasi saja, dimana juga ada dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga dari Kementerian Dalam Negeri.

“Persoalan ini sudah masuk dan menjadi perhatian Pemerintah Pusat, artinya pemilihan Wakil Bupati Bekasi menjadi salah satu agenda Pemerintah Pusat yang harus segera diselesaikan” terangnya.

Dalam pandangan publik sikap Ketua DPRD yang menandatanganin berita acara dan kemudian mengklarifikasi bantahan menjadikan banyak pertanyaan yang harus dijawab.

“Ada apa dengan sikap tersebut”tanyanya

Sikap tersebut telah menjadi sorotan publik, apakah ada dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD. Dijelaskan Agus, Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Maknanya sebagai wakil publik atau rakyat, juga tak lepas dari bajunya sebagai anggota Partai Politik dimana sebagai Kader Partai tunduk dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Dari pernyataan Nugraha Hamdan Ketua Parta Gerindra Kabupayen Bekasi, dikatakan sebagai kader Partai, Aria Dwi Nugraha yang ditempatkan pada posisi Pimpinan DPRD dengan jabatan sebagai Ketua seharusnya memberikan informasi ke Partai, dalam pernyataan tersebut tersirat ada hubungan yang tidak harmonis dan ini bisa saja berujung pada pemberhentian jabatan Ketua DPRD.

“Jika sikap tersebut di duga melanggar kode etik anggota DPRD dimana Kode Etik sebagai norma yang wajib dipatuhi  oleh setiap Anggota DPRD untuk menjaga  martabat,  kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, dugaan pelanggaran itu urusan dan ranah DPRD, tapi kalo ada dugaaan melanggar anggaran dasar /anggaran rumah tangga Partai disinilah yang bisa berujung pada pencopotan jabatan Ketua DPRD” ucapnya.

Pemberhentian pimpinan DPRD sebelum masa jabatannya berakhir, dapat dilakukan dengan 4 alasan, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan sebagai anggota DPRD dan di berhentikan sebagai pimpinan DPRD. Dalam persoalan ini Ketua DPRD bisa diusulkan untuk diberhentikan oleh Partai Politik  Dan itu menjadi Hak Partai Politik.

“Jabatan Ketua DPRD itu bukan produk politik, setiap anggota partai harus menghargai keputusan partai jika dianggap itu hasil keputusan terbaik buat partai” tutup Agus.

Perlu diketahui hasil rapat yang tertuang dalam berita acara rapat fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 di kantor Kemendagri telah menghasilkan nota kesepakatan. Yaitu :

a. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi meminta ulang rekomendasi kepada seluruh parpol pengusung (DPP Golkar, DPP PAN, DPP Nasdem, DPP Hanura) atas 2 (dua) nama yang sama untuk diusulkan melalui Bupati Bekasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 14 kerja terhitung sejak kesepakatan hasil rapat pada hari ini ditandatangani.

b. Bupati Bekasi menyampaikan usulan calon Wakil Bupati Bekasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi sesuai poin a.

c. DPRD Kabupaten Bekasi melakukan pemilihan ulang Wakil Bupati Bekasi sesuai dengan calon yang disampaikan Bupati Bekasi sesuai poin b.

d. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi akan mengkoordinasikan kesepakatan yang di muat dalam berita acara ini dengan DPRD Bekasi, dan

e. Gubernur Jawa Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses poin a, poin b, poin c, dan poin d, serta melaporkan kepada Mentri Dalam Negeri. (Gun)