Pengingkaran Nota Kesepakatan Bersama, Ketua DPRD Dinilai Telah Mencoreng Wajah Lembaga

Bekasi – wartadaerah.com | Pengingkaran kesepakatan bersama berdasarkan rapat fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi Sisa masa jabatan 2017-2022 di Kementerian Dalam Negeri pada 22 Juli 2020 lalu. Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menilai Ketua DPRD telah mencoreng wajah lembaga DPRD. Hal itu dikatakan Ozet Hamid Noer Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LAMI kepada warta daerah di kantornya. Senin (3/8).

Menurut Dia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi telah melakukan pemilihan Wakil Bupati kabupaten Bekasi sisa masa jabatan yang terpilih H Ahmad Marzuki melalui Paripurna.

“Pemilihan tersebut menjadi polemik di mana adanya gugatan dan bahkan laporan pidana ke Polda Metro jaya terkait dugaan pemalsuan dokumen salah satu bakal calon Wakil Bupati”ucapnya.

Dirinya sangat prihatin atas dugaan Kecerobohan Panitia pemilihan Wakil Bupati dalam meloloskan kandidat tanpa kroscek administrasi para calon dengan teliti padahal dari awal sudah saling pro kontra.

“Hasil paripurna pemilihan itu yang di sarankan Kemendagri melalui suratnya menyebutkan harus dikaji ulang. Yang paling aneh lagi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi menandatangani berita acara rapat bersama fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi dengan kemendagri untuk dilakukan Pemilihan ulang, perbuatan itu saya nilai telah mencoreng produk DPRD kabupaten Bekasi artinya semudah itu membatalkan hasil paripurna” imbuhnya.

Sebelum menandatanganin kesepakatan, sebagai Ketua DPRD sudah seharusnya berkomunikasi terlebih dahulu kepada teman teman di lembaga DPRD, dimana selain Ketua masih ada Wakil Ketua yang dapat diajak komunikasi.

“Komunikasi sebelum penandatanganan bisa melalui whatsapp atau telepon, sehngga dapat masukan efek hukumnya seperti apa kalau ditanda tanganin”paparnya.

Terkait surat bantahan/tanggapan setelah penandatanganan berita acara tersebut, dirinya merasa aneh pasalnya apa yang sudah ditandatanganin Ketua DPRD menjadi sebuah kesepakatan, sudah seharusnya menjadi sebuah produk hukum dan sah mewakili produk hukum lembaga DPRD.

“Ketua DPRD seharusnya punya staf ahli hukum, dalam proses penandatanganan dan penyampaian surat bantahan, kemungkinan tidak berkomunikasi atau meminta pandangan hukum dari staf ahlinya artinya staf ahlinya tidak difungsikan sebagaimana mestinya” terang Ozet.

Fakta hukum tersebut dinilai LAMI sebuah bentuk pengakuan hukum ada yang salah dalam proses pemilihan Wakil Bupati kemarin.

“Pandangan LAMI, surat bantahan berita acara tersebut adalah sebuah pengingkaran pengakuan cacat prosedur terhadap produk keputusan pejabat tata usaha negara (TUN)” imbuhnya.

Karena itu, fakta fakta tersebut dapat dijadikan rujukan sebagai salah satu alat bukti oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan pidana pemalsuan dokumen dengan nomer LP/1980/III/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ

“LAMI berharap fakta fakta tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana dugaan pemalsuan dokumen yang saat ini masih berproses di Polda” tutupnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi saat dihubungi warta daerah, mengatakan persoalan nota kesepakatan berita acara fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi Sisa masa jabatan 2017-2022, telah dibuatkan dalam surat klarifikasi tertulis yang sudah disampaikan ke Kemendagri.

“Sudah kami jawab klarifikasi dalam bentuk surat tertulis ke Kemendagri”ucapnya. (Gun)