Tekanan Ekonomi Global, Industri Jasa Konstruksi Perlu Strategi

Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut perlu strategi dalam mendukung industri jasa konstruksi nasional di tengah tekanan ekonomi global.

“Salah satu langkah strategisnya, di tengah kondisi tekanan ekonomi global, harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dengan para pelaku industri, sehingga sektor ini mampu tumbuh positif,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Rabu (29/1/20) dikutip dari Antara.

Menperin menyampaikan hal itu ketika mewakili Presiden Joko Widodo pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Agus menyebutkan, beberapa sektor industri yang merupakan pendukung jasa sektor konstruksi, antara lain adalah industri semen. Sektor ini sudah memiliki kemampuan kapasitas nasional sebesar 120 juta ton per tahun. Selain itu, industri keramik yang kapasitasnya telah mencapai 550 juta meter persegi.

“Namun demikian, kami masih terus dorong untuk semakin meningkatkan permintaan di pasar domestik bagi sektor-sektor tersebut. Adapun sektor lainnya seperti industri kaca, yang kapasitasnya juga sudah mencukupi, dan industri baja secara bertahap akan mewujudkan Indonesia sebagai negara penghasil baja sebesar 10 juta ton per tahun,” paparnya.

Menperin optimistis, sektor-sektor industri pendukung jasa konstruksi akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Pada triwulan III tahun 2019, sektor konstruksi menyumbang sebesar 10,60% terhadap PDB nasional.

“Kami yakin, industri konstruksi nasional bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi, produk-produknya telah mampu berdaya saing di kancah global,” tegasnya.

Agus juga mengungkapkan, pada 2020 ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp419,2 triliun, yang digunakan untuk fokus pembangunan jalan, jalur kereta api, bandara, bendungan serta rusun dan perumahan. Hal ini bisa dimanfaatkan bagi sektor industri pendukung jasa konstruksi guna membuka peluang bisnisnya.

“Belum lagi yang dialokasikan pihak swasta dalam bentuk proyek investasi mendirikan pabrik dan pembangunan kawasan industri,” imbuhnya.

Saat ini, terdapat 103 kawasan industri yang telah beroperasi, dengan cakupan wilayah mencapai 55.000 hektare. Selain itu, terdapat 15 kawasan industri yang masih berada dalam proses konstruksi dan 10 kawasan industri pada tahap perencanaan.

Dalam upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, pemerintah berusaha mendorong pembangunan kawasan industri di luar Jawa,” ujarnya.

Pengembangan pusat-pusat ekonomi baru ini akan terintegrasi dengan pengembangan perwilayahan, termasuk pembangunan infrastruktur, sehingga dapat memberi efek yang maksimal dalam menumbuhkan ekonomi setempat dan nasional.(Ant)