Status Tahanan Kota Agus Sopyan Dipertanyakan

Bekasi – Dikutip dari laman PN Cikarang, Terdakwa perkara pidana pemalsuan surat tanah, Agus Sopyan dengan nomor perkara 135/Pid.B/2020/PN Ckr, ditahan oleh Hakim PN sebagai tahanan kota mulai Tanggal 12 Maret 2020 sampai 10 April 2020.

Status tahanan kota Agus Sofyan tersebut bisa menjadi perhatian publik (Attention) masyarakat. Hal tersebut diutarakan Erwin Haryo Prasetyo SH praktisi hukum saat dihubungi wartadaerah.com melalui pesawat selularnya, Sabtu (11/4/20).

Menurut Erwin, status tahanan kota terdakwa Agus Sofyan ini yang bakal membuat masyarakat jadi binggung, pasalnya di sisi lain hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Dijelaskannya salah satu syarat seorang tahanan bisa mendapat status tahanan kota adalah saat seluruh berkas penyidikannya sudah rampung.

Selain itu, proses P21 atau pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dari Kejaksaan telah keluar.

“Ini kan sudah proses masa persidangan,” ucap Erwin.

Permohonan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP.

Pasal tersebut mengatur seseorang bisa mendapat penangguhan penahanan jika mendapat persetujuan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan.

Persetujuan penangguhan penahanan pun harus disertai syarat antara lain wajib lapor dan tidak keluar kota.

“Dipasal itu sudah jelas, status tahanan kota, artinya tidak bisa melakukan hal hal diluar yang telah diatur dalam pasal tersebut,” bebernya.

Erwin menilai dan memastikan bahwa apa yang dilakukan Agus Sopyan mendaftar calon Kepala Desa Segara Makmur adalah pelanggaran aturan undang undang. Yakni menyalah gunakan perizinan tahanan kota yang diberikan kepadanya.

“Status tahanan kota Agus Sopyan, berpeluang dicabut yang artinya Agus Sopyan akan berada di sel selama proses persidangan kasusnya,” imbuhnya.

Jika Agus Sopyan ini diperpanjang tahanan kotanya, hal itu akan berpolemik di masyarakat, dimana status sebagai terdakwa perkara pidana namun bisa mencalonkan sebagai Kepala Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.

” Ya tentu nya sudah pelanggaran itu, kan statusnya tahanan, baik tahanan tetap, tahanan kota dan tahanan rumah, artinya yang namanya tahanan semua haknya di cabut dari masyarakat dan kegiatan lain yang sifatnya menguntungkan pribadi maupun kelompok. Jika tahanan kota Agus Sopyan diperpanjang asas kepastian hukum akan dipertanyakan khalayak ramai dan asas kepastian hukum dimata masyarakat akan luntur,” tuturnya.

Ditambahkan Erwin, perpanjangan masa tahanan Kota sebaiknya direvisi lagi, baik oleh pihak PN, maupun Kejaksaan Setempat. Apabila yang bersangkutan mengadakan kegiatan Politik dalam kapasitas sebagai calon kepala desa, baik pengumpulan massa, masyarakat bisa menuntut dan apabila dalam kegiatan politik tersebut yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang, masyarakat bisa menggugat.

“Intinya masyarakat dah melek hukum,” pungkas Erwin.

Perlu diketahui kasus pidana pemalsuan surat tanah yang menjerat mantan Kepala Desa Segara Makmur, Agus Sopyan kini bergulir ke Pengadilan Negeri (PN) Cikarang.

Sidang perdana Agus Sofyan digelar setelah Kejaksaan Negeri Cikarang menyerahkan berkas perkara pada tanggal 12 Maret 2020 yang lalu.

Dalam surat dakwaan menyebut bahwa akibat perbuatan Terdakwa Agus Sopyan bersama-sama dengan saksi H. Barih HD dan Almarhum H. Amran, saksi korban Lilis Suryani dirugikan secara materi karena di atas tanah miliknya telah terbit SHM No. 2577/Segaramakmur atas nama Hj. Melly Siti Fatimah.

Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Sopyan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu dalam dakwaan disebut bahwa perbuatan Terdakwa Agus Sopyan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.(gun)