Minahasa Utara – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) lewat pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Manado – Bitung – Likupang, Sulawesi Utara sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas Indonesia dan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung Ditetapkan melalui PP No 34/2014 sebagai KEK industri di Sulawesi Utara. Sedangkan KEK Likupang Ditetapkan melalui PP no 84/2019 sebagai KEK Pariwisata di Sulawesi Utara dengan tema resort dan wisata budaya. KEK Pariwisata Likupang juga menjadi bagian dalam DPSP Manado Likupang.
Dukungan Kementerian PUPR untuk KEK Bitung di bidang konektivitas jalan dan jembatan antara lain pembangunan Jalan Tol Manado- Bitung sepanjang 39 km dan preservasi Jln. Maesa (Akses Terminal Liwas Manado), Bts. Kota Manado, Ringroad, Kairagi – Airmadidi – Kauditan – BTS. Kota Bitung, Dalam Kota Bitung sepanjang 14 Km. Pada TA.2024 direncanakan pembangunan Jalan Akses KEK Bitung sepanjang 1 km melalui Inpres Jalan Daerah dengan anggaran Rp58,6 Miliar.
Sedangkan dukungan di bidang Cipta Karya untuk KEK Bitung antara lain Optimalisasi SPAM IKK Ranowulu (TA.2021) dan Optimalisasi TPA Kota Bitung (TA.2022).
Untuk bidang Perumahan telah dibangun Rumah Susun UPTD Balai Kerja sebanyak 1 tower (TA. 2021) dan Rumah Khusus Sulut 3 sebanyak 50 unit (TA.2017).
Dukungan Kementerian PUPR untuk KEK Likupang di bidang Sumber Daya Air mulai dari TA. 2020-2022 antara lain; Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Likupang sepanjang 1 Km, Pembangunan Bangunan Penyediaan Air Baku Likupang Tahap 1 (KSPN Manado-Likupang) sebesar 55 Liter /detik, Pembangunan Prasarana Air Tanah untuk Air Baku di Likupang, Pembangunan Drainase KEK Likupang sepanjang 1 Km, dan Penyelesaian Bangunan Pengendali Banjir KSPN Likupang (Drainase KEK Likupang dan Tanggul Banjir Sungai Maen).
Dukungan di Bidang konektivitas untuk Likupang pada TA. 2019-2022 antara lain Pelebaran Jalan Akses Pantai Pulisan dan Pembangunan Jalan MORR III Tahap I dan II dan Preservasi Jalan. Sedangkan pada TA. 2023-2024 antara lain Preservasi Jalan Wori-Likupang-Girian-Wolter Monginsidi Bitung (MYC), Pembangunan Jalan MORR III Tahap III, Preservasi Jalan Jln. Girian (Bitung) – Likupang, Bts. Kota Manado, Ringroad, Kairagi – Airmadidi – Kauditan – Bts. Kota Bitung, Dalam Kota Bitung, dan Pelebaran jembatan Pesawangan.
Sedangkan dukungan Cipta Karya di Kab. Minahasa Utara sudah dilaksanakan sejak TA. 2015-2021 antara lain SPAM IKK Likupang Timur, TPA Kab Minahasa Utara dan Optimalisasi IPLT Kab Minahasa Utara. Pada TA.2024 direncanakan adanya pembangunan SPAM KSPN Likupang di Kab. Minahasa Utara dengan kapasitas 10 liter/detik yang saat ini statusnya masih menunggu clearance lahan.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Pranoto mengatakan bahwa untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bitung – Likupang tidak cukup dengan Infrastruktur saja. “Diperlukan adanya kolaborasi dengan semua pihak. Dengan kolaborasi bersama stakeholder tentunya akan memacu pertumbuhan ekonomi, kadang infrastruktur yang sudah dibangun tetapi pengembangannya kurang,” jelas Pranoto saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kuker) Komite II DPD RI, di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Senin (5/11/2023).
Dalam sambutan penbukaannya Ketua Komite II DPS RI Yorrys Raweyai mengatakan bahwa Kunjungan Kerja ke KEK Bitung dan KEK Likupang untuk melihat sejauh mana dampak KEK terhadap percepatan perkembangan perekonomian daerah. “Kami ingin melihat apakah kedua KEK ini masuk ke dalam kategori yang sudah beroperasi secara optimal” kata Yorrys.
Turut hadir mendampingi Kunker Komite II DPD RI antara lain Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, I Komang Sudana; Kepala BPJN Sulawesi Utara, Hendro Satrio M.K.; Kepala BPPW Sulawesi Utara, Adji Krisbandono; Kepala BP2P Sulawesi I, Recky Walter Lahope; dan Kepala BP2JK Sulawesi Utara, Edyson Rombe. (Red)