DPW AGPB Bengkulu Surati MA, Atas Adanya Dugaan Peradilan Sesat Di Bengkulu

Bengkulu – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Generasi Penerus Bangsa (AGPB) Provinsi Bengkulu Insudirman pada awak media mengatakan,

“ Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, Atas perkara perdata yang di menangkan Penggugat/tergugat intervensi 1 Satria Utama ( penggugat awal), melawan Muchtar Hidayat sebagai Penggugat intervensi, Disinyalir ujut peradilan sesat ” Ungkapnya

“ Pasalnya Majelis Hakim yang di Ketuai Iman Gultom,SH,.MH dalam putusan nya No. 05/PDT/2019/BGL yang menyatakan bahwa lahan seluas 15000 meter2 berdasarkan Surat keterangan hak milik adat atas nama Suardi R (alm) No.550/S.K/1979 yang dikeluarkan camat Talang Empat tahun 1979, kemudian didalam surat kuasa No.019/ss-sk.pdt/IV/2018 tanggal 19 april 2018 selaku pemilik tanah tersebut Satria Utama sesuai dengan surat kuasa yang diperbaiki No.019/SS-SK.PDT/IV/2018 bukan surat kuasa 12 Februari 2018”, jelasnya

“ Padahal Mantan Camat Talang empat Empat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, secara tegas menyatakan Tidak menanda tangani surat Keterangan Hak milik adat (SKT) yang di jadikan dasar oleh penggugat. Bahkan lebih jauh lagi mantan camat menilai ada kejanggalan yang fatal. Dimana Nip yang tercantum dalam Surat Hak Milik adat Tidak sama dengan Nip miliknya,” Tegas Insudirman

Insudirman kepada awak media kembali menjelaskan,

“ Celakanya, putusan itu tidak konsisten dengan gugatan, Dalam perkara, Luas areal yang disengketakan hanya 10.000.M2 Tetapi majelis hakim yang di pimpin Diris Sinambela, SH memutuskan bahwa lahan milik Satria Utama seluas 15.000.M2, Sesuai dengan Surat Hak milik adat atas nama Suardi (Alm)”

“ Ini jelas cacat hukum, dan di duga merupakan peradilan sesat karena bayak fakta persidangan yang diabaikan oleh majelis hakim dalam penyelesaian kasus perkara sengketa tanah ex PT. Pataka karya Sentosa seluas 10.000.M2, dengan putusan hukum No.21/pdt.G/2018/PNBgl dan di perkuat dengan putusan hukum banding Pengadilan Tinggi Bengkulu No.05/PDT/2019/PTBGL,” Ungkapnya

Ketua DPW AGPB , Insudirman menambahkan dalam perkara ini majelis hakim terkesan semena – mena tidak mempertimbangkan keterangan dari para saksi dan mengabaikan fakta persidangan dalam membuat putusan,

Hal ini dapat dilihat dari keterangan para saksi diantaranya:

1. Saksi H.A.Syafri yang merupakan mantan camat Talang Empat, yang mengatakan tanda tangan dan Nip yang tertera disurat Hak Milik Adat bukan miliknya pada surat bukti P.2,

2. Saksi Usman, mengatakan bahwa saudara Muchtar Hidayat sudah menggarap tanah tersebut secara terus menerus selama 20 tahun.

3. Yang dijadikan landasan hukum putusan perkara tersebut adalah surat kuasa ahli waris tanggal 12 februari 2018, dimana Surat kuasa ini tidak terdaftar di bagian hukum Panitra Muda (PANMUD) Pengadilan Negeri Bengkulu,

4. Surat kuasa hak waris yang notabone nya ditanda tangan 5 orang anak dari Suardi R (alm) tidak ada aslinya yang ada hanya photo copy dari photo copy sesuai dengan yang tertera pada surat putusan halaman 13 bukti P10 tidak ada aslinya.

5. Selain itu terdapat pula kejanggalan-kejanggalan lain dalam penanganan kasus ini dalam surat keterangan Hak milik adat luas tanah 15.000 M2, namun yang digugat hanya 10.000M2 dan nama wajib pajaknya Hugiarto dari tahun 2017 dan bukan atas nama Wuryanto yang ada Dalam salinan putusan sesuai keterangan saksi ahli DR.Emilia Contesa,
diberi tanda P.1-7.

6. Dalam suatu gugatan perdata jika penggugat tidak tidak memiliki kapasitas hukum dan begitu juga pihak tergugat harus mempunyai hubungan hukum, dalam gugatan perdata yang diajukan kekeliruan baik sebagai penggugat maupun tergugat akan mengakibatkan cacat formil dalam menentukan penggugat maupun tergugat dinamakn error in persona.
Tutup Dirman.

Sementara itu Kepala Pengadilan Tinggi Bengkulu saat di Konfermasi awak media Melalui Humas Potak Manahan Silalahi, SH,.MH didampingi bagian Hukum Turzan, SH di ruang Pelayanan terpadu satu Pintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu 06/7/2020  mengatakan , untuk kasus perdata sengketa tanah ex.PT Pataka Karya Sentosa antara Muchtar Hidayat dengan Satria Utama, saat ini sedang dalam proses di mahkama Agung, ungkapnya. (*1)