WartaDaerah.com, Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan layanan pendidikan tetap berjalan di tengah dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir November 2025. Hingga 7 Desember 2025, tercatat 2.798 satuan pendidikan terdampak, dengan 208 ribu peserta didik serta 19 ribu guru dan tenaga kependidikan mengalami gangguan aktivitas pembelajaran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan, pemulihan pendidikan menjadi prioritas pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya anak-anak di wilayah bencana. “Sejak awal kejadian, Kemendikdasmen melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) langsung bergerak bersama UPT di daerah dan pemerintah daerah untuk melakukan kaji cepat terhadap dampak dan kebutuhan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (8/12/2025).
Berdasarkan hasil kaji cepat, Kemendikdasmen menetapkan tiga kebutuhan utama pemulihan pendidikan, yakni: penyediaan ruang kelas darurat, pemenuhan perlengkapan belajar siswa, dan layanan dukungan psikososial bagi peserta didik dan pendidik agar siap kembali belajar dalam situasi darurat.
Langkah pemulihan dilakukan melalui pendekatan gotong royong dengan melibatkan lintas kementerian, pemerintah daerah, BNPB, serta jejaring klaster penanggulangan bencana nasional. UPT Kemendikdasmen dan satuan kerja pusat juga ditugaskan melakukan pendampingan langsung di daerah terdampak.
Untuk mendukung pemulihan cepat, pemerintah telah menyiapkan Rp21,1 miliar dana tanggap darurat, yang digunakan untuk pembelajaran darurat, pengadaan tenda kelas, perlengkapan belajar, layanan psikososial, serta logistik pendidikan.
Rincian penyaluran bantuan di antaranya: Sumatra Barat: Rp5,7 miliar dana operasional tanggap darurat serta Rp293 juta santunan bagi GTK dan peserta didik korban meninggal dan luka berat, Aceh: Rp560 juta untuk Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen. Adapun, bantuan bagi Sumatra Utara sebesar Rp220 juta yang dibagi untuk Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.
Selain dana, bantuan logistik berupa tenda kelas darurat, paket perlengkapan belajar, kebutuhan dasar keluarga, sembako, dan bingkisan anak terus didistribusikan.
Mulai 8 Desember 2025, Kemendikdasmen mengarahkan penerapan pembelajaran darurat melalui berbagai skema, seperti pendirian ruang kelas sementara, pengalihan siswa ke sekolah sekitar yang tidak terdampak, penyesuaian jadwal belajar dan ujian, serta pemanfaatan modul pembelajaran kedaruratan. “Kami memberikan fleksibilitas penuh kepada daerah agar pembelajaran tetap berlangsung tanpa mengabaikan kondisi keselamatan dan psikologis peserta didik,” ujar Abdul Mu’ti.
Penguatan SPAB
Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah menekankan penguatan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Upaya ini dilakukan melalui pelatihan mitigasi, penyusunan rencana kedaruratan sekolah, peningkatan kapasitas pendidik, dan penguatan sistem kesiapsiagaan berkelanjutan, terutama di wilayah rawan bencana.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah cepat Kemendikdasmen dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah bencana. “Pendidikan tidak hanya soal akademik, tetapi juga ruang perlindungan dan pemulihan bagi peserta didik yang terdampak bencana,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends menilai kebijakan darurat yang ditempuh Kemendikdasmen telah menunjukkan keberpihakan negara terhadap hak pendidikan anak.
Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajar akibat bencana. Melalui sinergi pusat dan daerah, dukungan anggaran, serta penguatan kesiapsiagaan sekolah, pemerintah terus mendorong pemulihan layanan pendidikan yang cepat, aman, dan berkelanjutan. (Red)
