Wartadaerah.com, Bengkulu – Di sejumlah ruas jalan provinsi di Bengkulu, perubahan itu terlihat jelas. Jalur yang sebelumnya bergelombang dan berlubang mulai tergantikan oleh hamparan aspal baru.
Kendaraan yang dahulu harus memperlambat laju kini dapat melintas lebih stabil. Waktu tempuh antarkabupaten pun perlahan menyusut.
Bagi masyarakat, jalan provinsi bukan sekadar lintasan penghubung wilayah administratif. Jalan ini merupakan jalur utama distribusi barang, mobilitas aktivitas warga, akses pendidikan, hingga konektivitas menuju fasilitas sosial dan kesehatan rujukan.
Secara geografis, Bengkulu berada di pesisir barat Pulau Sumatera yang berbatasan dengan Sumatera Barat di utara, Jambi dan Sumatera Selatan di timur, serta Lampung di selatan.
Di sisi barat, wilayah ini menghadap langsung ke Samudera Hindia dengan garis pantai lebih kurang terhampar sepanjang 525 kilometer. Bentang alam provinsi yang kini berjuluk Bumi Merah Putih itu lebih didominasi jajaran Bukit Barisan, yang menjadikan konektivitas sebagai tantangan tersendiri.
Jalan provinsi memegang peran strategis karena menjadi penghubung antarwilayah utama dan simpul distribusi regional. Ketimpangan ekonomi seringkali bermula dari akses yang terputus.
Ketika jalan rusak, biaya logistik melonjak, harga barang menjadi tidak kompetitif, dan pelayanan publik melambat. Dalam konteks itulah infrastruktur jalan menjadi lebih dari sekadar proyek fisik. Ketimpangan ekonomi pun seringkali bermula dari akses yang terputus.
Melalui program “jalan mulus”, pemerintah provinsi melakukan langkah berani dengan mengalokasikan hampir Rp600 miliar dari APBD 2025. Dana tersebut dikucurkan untuk memulihkan 22 ruas jalan provinsi yang tersebar di sembilan kabupaten dan satu kota.
Anggaran itu menjadi yang terbesar dialokasikan sebagai biaya pembangunan infrastruktur jalan periode satu tahun sepanjang Bengkulu menjadi provinsi otonom sejak 18 November 1968.
Dari program tersebut, terealisasi pembangunan dan peningkatan kualitas jalan provinsi sepanjang lebih kurang 172 kilometer. Ruas-ruas prioritas yang menjadi kewenangan provinsi diperbaiki dan ditingkatkan agar konektivitas antarwilayah semakin mantap.
Setelah rampung, sejumlah jalur strategis kini mampu menopang arus kendaraan dengan lebih baik. Namun pembangunan ini tidak berhenti pada penyelesaian persoalan akses semata.
Di tingkat nasional, Pemerintah Pusat tengah menjalankan berbagai agenda strategis yang memerlukan dukungan infrastruktur daerah.
Misalnya, program cetak sawah baru untuk memperkuat swasembada pangan, penguatan Koperasi Merah Putih, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah garuda, serta peningkatan layanan kesehatan menjadi bagian dari arah besar pembangunan Indonesia. Semua agenda tersebut membutuhkan konektivitas yang baik di tingkat daerah.
Program cetak sawah baru contohnya, memerlukan distribusi alat dan mesin dan hasil pertanian melalui jalur-jalur utama provinsi sebelum menjangkau kawasan produksi.
Jalan provinsi yang lebih mantap tentunya dapat memastikan arus logistik berjalan lancar dari pusat distribusi ke wilayah pengembangan. Target swasembada pangan pun memperoleh dukungan konkret melalui efisiensi distribusi hasil produksi ke pasar regional.
Di sektor ekonomi lain, penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga memerlukan akses transportasi yang efisien untuk mendistribusikan produk antarwilayah. Jalan yang mulus berfungsi sebagai jalur utama yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar yang lebih luas.
Biaya logistik yang lebih terkendali akan lebih berdampak pada peningkatan daya saing produk lokal. Tidak hanya itu, pada sektor pendidikan pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang sedang diikhtiarkan Pemerintah Pusat tentu membutuhkan konektivitas yang baik agar siswa dan tenaga pendidik dari berbagai wilayah dapat menjangkaunya dengan lebih mudah.
Distribusi sarana pendidikan dari pusat ke daerah pun berjalan lebih efektif ketika kondisi infrastruktur dapat memberikan dukungan optimal.
Penguatan layanan kesehatan juga berkaitan langsung dengan akses jalan. Rumah sakit rujukan yang berada di pusat kabupaten atau kota dan ibu kota provinsi sangat bergantung pada kelancaran jalur utama untuk menerima pasien dari berbagai wilayah.
Kondisi jalan yang lebih baik membuat waktu tempuh yang lebih singkat dan respons layanan yang lebih cepat, hal ini akan sangat berarti demi memastikan penanganan kesehatan yang terbaik buat pasien. Jadi, kesehatan tidak hanya menyoal status rumah sakit, dan kelengkapan SDM serta fasilitasnya.
Ada sisi lain yang juga ikut mendukung dan penting demi masyarakat mendapatkan pelayanan yang tepat, segera dan optimal, yakni dari sisi infrastruktur jalan. Bahkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga memperkuat pelayanan ini dengan mendistribusikan ratusan unit ambulans gratis ke desa-desa di seluruh wilayah provinsi.
Kebijakan membangun pemerintahan daerah itu menegaskan pembangunan jalan provinsi merupakan bagian dari strategi besar daerah dalam menopang agenda nasional memang ikut memberikan andil penting.
Pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan pembangunan Indonesia dengan berbagai program yang di antaranya melalui sektor pangan, ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian, pemerintah daerah memastikan infrastruktur konektivitasnya siap mendukung arah tersebut.
Dengan selesainya pembangunan sepanjang 172 kilometer melalui program “Jalan Mulus”, Bengkulu menunjukkan peran daerah bukan sekadar pelaksana, melainkan penguat kebijakan nasional.
“Seluruh jalan kewenangan provinsi akan kita baguskan. Memang tidak bisa tuntas dalam setahun, setidaknya butuh Rp2,5 triliun dalam tiga tahun ke depan. Namun, kita mulai dengan optimisme,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.
Dukung Asta Cita Presiden lewat 21 program
Secara spesifik, Pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto lewat 21 program unggulan pemprov di 2026.
rogram-program unggulan tersebut dirancang agar selaras dengan visi pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu program prioritas adalah percepatan peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi melalui Program Seribu Jalan Mulus yang difokuskan untuk memperlancar distribusi hasil swasembada serta mendukung ketahanan pangan.
Untuk mendukung program itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan sebesar Rp477 miliar pada 2026 sebagai bentuk komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah.
Selain infrastruktur, kebijakan daerah juga menargetkan perwujudan Universal Health Coverage dengan menjamin seluruh masyarakat mendapatkan BPJS gratis serta meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penyediaan ambulans gratis dan pengembangan layanan rumah sakit khusus kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi.
Di sektor ekonomi, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UKM, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengoptimalkan peran BUMD ikut menjadi fokus di 2026 ini guna memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah.
Pemprov Bengkulu juga mengupayakan peningkatan infrastruktur Pelabuhan Pulau Baai, Bandara Fatmawati, dan kereta api, pembebasan lahan PTPN VII untuk pembangunan kawasan wisata, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Hal yang termasuk menjadi perhatian penting terkait penyelarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi berbasis pembangunan berkelanjutan.
Kemudian, fokus penyediaan moda angkutan darat perkotaan, stabilisasi harga dan ketersediaan BBM subsidi di Pulau Enggano, perwujudan Bengkulu sebagai kawasan konservasi hutan lindung dunia hingga evaluasi kasus agraria dan pertambangan tidak lupa masuk dalam 21 program prioritas.
Program cetak sawah baru serta perbaikan dan peningkatan irigasi juga menjadi bagian dari strategi mendukung ketahanan pangan yang sejalan dengan agenda nasional swasembada pangan.
Di bidang sosial dan pendidikan, Pemprov Bengkulu menjalankan Program Merdeka Ijazah, pengangkatan dan penyantunan anak yatim, serta peningkatan kerukunan antar umat beragama sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Pemprov juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kenaikan TPP, pemberian insentif, serta penyediaan jasa medis.
Suara warga
Perubahan kondisi jalan provinsi tak hanya tercermin dari angka panjang dan besaran anggaran. Di lapangan, perubahan itu terasa langsung oleh masyarakat yang setiap hari bergantung pada akses tersebut.
Di ruas Air Lang-Desa Apur serta Palak Curup-SP III Karang Baru, Kabupaten Rejang Lebong contohnya, kebahagiaan warga terlihat nyata. Jalan yang selama bertahun-tahun rusak, berlubang, dan kerap dikeluhkan, kini berubah menjadi mulus dan nyaman dilalui.
Bagi warga, jalan provinsi bukan sekadar hamparan aspal semata. Inilah jalur utama menuju kebun, akses mengangkut hasil panen, hingga penghubung antarwilayah. Jika sebelumnya perjalanan kerap terhambat karena banyak kerusakan, kini kendaraan dapat melintas lebih lancar tanpa rasa khawatir.
Kepala Desa Air Lang Jumari mengungkapkan bahwa ruas di wilayahnya itu sudah puluhan tahun rusak dan baru kali ini diperbaiki secara menyeluruh.
Hal senada disampaikan Camat Binduriang Eliyenti yang menyebut ruas jalan menjadi poros utama aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Palak Curup dan Binduriang.
Warga setiap hari lewat jalan tersebut untuk berkebun dan membawa hasil kebun dan sangat terbantu dengan jalan yang kini sudah mantap.
Di belahan kabupaten lain, yakni di Bengkulu Utara warga juga telah merasakan kehadiran jalan mulus dalam menopang berbagai akses dan aktivitas masyarakat setiap hari. (Red)
